DUMAI, Telaahnews — Rencana pemasukan sekitar 28.000 metric ton (MT) pupuk MOP (Muriate of Potash) asal Rusia melalui jalur laut menuju Dumai mulai mendapat perhatian serius dari Indonesian Port Integrity Watch (IPIW).
Bukan semata karena besarnya volume komoditas, tetapi karena terdapat sejumlah mata rantai yang menurut IPIW perlu diverifikasi sebelum barang tersebut dibongkar, ditimbun maupun dikeluarkan dari kawasan pabean.
Informasi awal yang dihimpun IPIW sejak 13 Agustus 2026 menyebutkan komoditas tersebut diangkut menggunakan MV SJC. Kapal tersebut sebelumnya diinformasikan menjalani proses pembongkaran di Gresik.
Dalam perkembangan pelayarannya, pada 13 Agustus 2026 sekitar pukul 21.33 WIB, IPIW memperoleh informasi mengenai perubahan tujuan pelayaran atau destination change dari Gresik menuju Singapura.
Berdasarkan informasi perjalanan yang diterima IPIW, MV SJC diperkirakan tiba di Singapura pada 17 Agustus 2026, kemudian melanjutkan pelayaran menuju Dumai dengan estimasi kedatangan sekitar 19 Agustus 2026.
Rangkaian Rusia–Gresik–Singapura–Dumai tersebut kini menjadi salah satu objek penelusuran IPIW.
Namun IPIW menegaskan, perubahan rute kapal ataupun informasi mengenai volume muatan tidak dengan sendirinya merupakan bukti pelanggaran.
Yang dipersoalkan adalah apakah seluruh rangkaian pemasukan dan pengeluaran barang tersebut memiliki dokumen, status kepabeanan, lokasi penimbunan dan dasar hukum yang sesuai.
Bukan Sekadar Pertanyaan Jalur Hijau
Direktur Investigasi IPIW, Khairul, mengatakan pihaknya tidak ingin membangun kesimpulan hanya berdasarkan informasi mengenai penetapan Jalur Hijau.
Menurutnya, secara hukum, proses impor tetap merupakan rangkaian kewajiban kepabeanan yang harus dapat ditelusuri.
UU Kepabeanan mendefinisikan impor sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. UU yang sama juga mengenal Tempat Penimbunan Sementara (TPS) sebagai bangunan, lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
“IPIW tidak menyimpulkan telah terjadi pelanggaran. Informasi ini sedang kami verifikasi. Fokus kami adalah memastikan seluruh rangkaian proses kepabeanan dapat dijelaskan secara hukum, mulai dari pemasukan barang, dokumen pemberitahuan impor, pembongkaran, penimbunan, penetapan jalur, pemenuhan kewajiban kepabeanan sampai dengan pengeluaran barang,” ujar Khairul.
Ia menegaskan bahwa Jalur Hijau tidak dapat dipahami sebagai pembebasan dari seluruh kewajiban kepabeanan.
Penetapan jalur merupakan bagian dari mekanisme pelayanan kepabeanan. Karena itu, menurut IPIW, status Jalur Hijau tetap harus dibaca bersama dokumen impor, lokasi penimbunan, kewajiban pembayaran, persyaratan larangan dan pembatasan, serta mekanisme pengeluaran barang.
“Pertanyaan kami bukan hanya apakah PIB ditetapkan Jalur Hijau. Pertanyaannya adalah setelah Jalur Hijau, bagaimana status barang, di mana barang ditimbun, kapan memperoleh SPPB, dari mana barang dikeluarkan dan ke mana barang tersebut dibawa,” katanya.
Ketentuan kepabeanan juga menunjukkan bahwa proses Jalur Hijau tetap berkaitan dengan dokumen dan kewajiban administratif tertentu yang harus dipenuhi importir. Dalam regulasi Kementerian Keuangan, misalnya, terdapat kewajiban penyerahan dokumen tertentu setelah PIB memperoleh SPPB bagi importir yang termasuk kategori Jalur Hijau.
Titik Kritis, Di Mana 28.000 MT MOP Akan Ditimbun?
Salah satu informasi yang sedang diverifikasi IPIW adalah kemungkinan komoditas MOP tersebut diarahkan menuju Gudang SPD di wilayah Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai.
Informasi tersebut belum dianggap sebagai fakta final oleh IPIW dan masih memerlukan konfirmasi kepada pihak yang berwenang.
Namun apabila benar barang impor dalam jumlah sekitar 28.000 MT akan diarahkan ke lokasi tersebut, menurut IPIW, status hukum lokasi itu menjadi pertanyaan mendasar.
Apakah Gudang SPD merupakan:
- Tempat Penimbunan Sementara (TPS);
- tempat lain yang secara hukum disamakan dengan TPS;
- Tempat Penimbunan Berikat (TPB);
- Gudang Berikat;
- fasilitas kepabeanan lainnya; atau
- gudang komersial biasa?
Pertanyaan tersebut bukan persoalan administratif sederhana.
UU Kepabeanan secara tegas membedakan TPS, TPB dan Tempat Penimbunan Pabean, masing-masing dengan fungsi dan konsekuensi hukum yang berbeda.
Regulasi mengenai kawasan pabean dan TPS juga menempatkan kegiatan penimbunan barang impor dalam kerangka pengawasan kepabeanan. Barang impor sementara menunggu pengeluaran dari kawasan pabean dapat ditimbun di TPS sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, IPIW meminta agar status Gudang SPD tidak hanya dijelaskan secara lisan, tetapi dibuktikan berdasarkan keputusan, izin, penetapan atau dasar hukum kepabeanan yang berlaku.
“Kalau Gudang SPD memang mempunyai dasar hukum untuk menerima dan menempatkan barang impor, jelaskan statusnya. Kalau mendapat persetujuan tertentu dari Bea Cukai, apa dasar hukum persetujuan tersebut? Kalau merupakan tempat lain yang dipersamakan dengan TPS, apa dasar penetapannya?” tegas Khairul.
SPPB, Batas Penting dalam Pengeluaran Barang
Selain status gudang, IPIW menempatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) sebagai salah satu dokumen yang perlu diklarifikasi.
IPIW tidak mempersoalkan keberadaan SPPB sebagai instrumen administrasi kepabeanan.
Yang dipertanyakan adalah korelasi antara SPPB, lokasi barang dan tujuan pengeluaran barang.
“Jika barang sudah mendapatkan SPPB, maka kami ingin mengetahui mekanisme pengeluarannya, lokasi asal pengeluaran, tujuan pengangkutan dan dokumen yang menjadi dasar perjalanan barang tersebut. Kalau belum memperoleh SPPB, atas dasar apa barang dapat dikeluarkan atau dipindahkan dari tempat penimbunan yang diwajibkan oleh ketentuan?” ujar Khairul.
Dengan demikian, menurut IPIW, investigasi tidak boleh berhenti pada pertanyaan “apakah ada SPPB?”, tetapi harus dilanjutkan menjadi “SPPB untuk pengeluaran ke mana, dari tempat mana dan dengan mekanisme apa?”
Inilah yang menurut IPIW menjadi salah satu titik penting dalam memastikan chain of custody barang impor.
Persoalan TPS di Dumai Ikut Dipertanyakan
IPIW juga menelusuri informasi mengenai keberadaan sejumlah TPS di Kota Dumai.
Informasi awal yang diterima IPIW menyebutkan terdapat empat lokasi TPS yang perlu diverifikasi status dan kapasitasnya.
Namun IPIW menegaskan bahwa informasi tersebut belum diposisikan sebagai fakta final.
Karena itu, KPPBC TMP B Dumai diminta menjelaskan secara resmi:
- Berapa TPS yang secara aktif berada dalam pengawasan KPPBC TMP B Dumai;
- siapa pengelola masing-masing TPS;
- status penetapan masing-masing TPS;
- kapasitas penimbunan masing-masing TPS;
- apakah fasilitas tersebut dapat menangani komoditas curah MOP sekitar 28.000 MT;
- apakah MV SJC direncanakan melakukan pembongkaran di salah satu TPS tersebut; dan
- apabila tidak, apa dasar hukum lokasi alternatif yang digunakan untuk menimbun atau menempatkan barang tersebut.
Pertanyaan terakhir dinilai menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan pengawasan barang impor.
Jangan Sampai Status “Jalur Hijau” Menjadi Blind Spot Pengawasan
IPIW mengingatkan bahwa pengawasan kepabeanan tidak boleh berhenti pada saat sistem menetapkan suatu pemberitahuan impor ke jalur tertentu.
Justru menurut IPIW, ketika barang memiliki volume besar dan membutuhkan penanganan logistik khusus, seluruh rangkaian pergerakan barang perlu dapat direkonstruksi berdasarkan dokumen.
Dari kapal → kawasan pabean → lokasi pembongkaran → TPS atau fasilitas penimbunan → SPPB → pengangkutan → gudang tujuan.
Setiap mata rantai tersebut, menurut IPIW, harus memiliki dasar hukum dan dokumen yang dapat diverifikasi.
“Jangan sampai masyarakat hanya diberi jawaban bahwa barang itu Jalur Hijau. Jalur Hijau bukan jawaban atas seluruh pertanyaan. Kami ingin mengetahui keseluruhan proses setelah penetapan jalur tersebut,” kata Khairul.
IPIW Klaim Sudah Berulang Kali Meminta Klarifikasi
IPIW menyatakan persoalan tersebut tidak berdiri sendiri.
Sebelumnya, IPIW mengaku telah beberapa kali menyampaikan permohonan informasi, konfirmasi dan klarifikasi kepada KPPBC TMP B Dumai mengenai sejumlah persoalan pengawasan impor, termasuk persoalan yang berkaitan dengan Jalur Hijau.
Namun sampai berita ini diterbitkan, IPIW menyatakan belum memperoleh tanggapan substantif sebagaimana yang diharapkan atas sejumlah permohonan tersebut.
IPIW menyatakan tetap akan menempuh mekanisme resmi.
Organisasi tersebut juga menyatakan akan menggunakan ruang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi apabila dalam proses verifikasi nantinya ditemukan indikasi yang memenuhi unsur untuk dilaporkan.
Dasar yang disebut IPIW adalah PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan peraturan pelaksanaan ketentuan peran serta masyarakat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PP tersebut saat ini berstatus berlaku.
“Kami tidak mengatakan telah terjadi korupsi. Tetapi kalau dalam proses investigasi ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, IPIW memiliki kewajiban moral dan ruang hukum untuk melaporkannya sesuai mekanisme yang tersedia,” ujar Khairul.
Belajar dari Perkara Jalur Hijau
Sikap IPIW juga tidak terlepas dari perhatian publik terhadap perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan pelayanan kepabeanan dan Jalur Hijau.
Menurut IPIW, perkara tersebut menjadi pengingat bahwa integritas petugas, pengawasan internal, kepatuhan prosedur dan transparansi pelayanan kepabeanan harus berjalan beriringan.
Namun IPIW menegaskan bahwa perkara yang sedang berjalan tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk menuduh bahwa proses impor MV SJC telah melakukan pelanggaran.
Kasus yang satu dan rencana impor yang lain harus dibuktikan secara terpisah berdasarkan alat bukti dan fakta masing-masing.
Surat Investigasi Disiapkan untuk Kepala KPPBC TMP B Dumai
Sebagai tindak lanjut, IPIW menyatakan telah menyiapkan laporan investigasi dan analisis kepabeanan serta surat resmi kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai (KPPBC TMP B Dumai).
Surat tersebut berjudul “Permohonan Informasi, Konfirmasi dan Klarifikasi atas Hasil Investigasi dan Analisis Kepabeanan Rencana Pemasukan ±28.000 MT Pupuk MOP MV SJC.”
Setidaknya terdapat sejumlah pertanyaan utama yang akan diajukan, diantaranya:
Pertanyaan Investigasi yang Kini Berada di Meja Bea Cukai
- Siapa importir dan pemilik barang?
- Apa HS Code dan uraian resmi barang dalam dokumen kepabeanan?
- Berapa jumlah dan nilai pabean barang yang diberitahukan?
- Apakah telah terdapat PIB?
- Apakah telah diterbitkan SPPB?
- Jika sudah, apa tujuan pengeluaran sebagaimana dokumen kepabeanan?
- Jika belum, apa dasar hukum pemindahan barang dari kawasan pabean?
- TPS mana yang secara hukum menjadi tempat penimbunan barang apabila barang belum dapat dikeluarkan?
- Bagaimana mekanisme pengawasan Bea dan Cukai terhadap pergerakan barang dari pelabuhan menuju lokasi akhir?
Dari seluruh informasi tersebut, IPIW merumuskan satu pertanyaan utama. Apakah 28.000 MT MOP tersebut akan mengikuti seluruh rantai pengawasan kepabeanan sebagaimana mestinya, dan dapatkah setiap perpindahan barang dibuktikan berdasarkan dokumen serta kewenangan yang sah?
Pertanyaan ini menjadi semakin penting apabila benar terdapat rencana pengalihan barang menuju gudang yang status kepabeanannya belum terang.
IPIW tidak meminta perlakuan khusus.
Sebaliknya, IPIW meminta kepastian bahwa perlakuan kepabeanan terhadap barang tersebut sama-sama memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
MV SJC Diperkirakan Tiba 19 Agustus
Dengan informasi sementara bahwa MV SJC diperkirakan tiba di Dumai sekitar 19 Agustus 2026, IPIW meminta KPPBC TMP B Dumai memberikan klarifikasi sebelum proses pembongkaran maupun pengeluaran barang berlangsung.
Menurut IPIW, jawaban sebelum kapal tiba akan jauh lebih konstruktif dibandingkan klarifikasi setelah barang telah bergerak menuju lokasi tujuan.
“Kami memberikan kesempatan kepada KPPBC TMP B Dumai untuk menjelaskan. Kalau seluruh prosesnya legal, transparan dan sesuai ketentuan, kami akan mencatat penjelasan tersebut sebagai bagian dari hasil investigasi,” kata Khairul.
Ia menegaskan IPIW tidak sedang mengadili importir maupun aparat Bea dan Cukai.
“Kami sedang mencari kepastian hukum. Kalau Gudang SPD sah, tunjukkan dasar hukumnya. Kalau ada persetujuan khusus, jelaskan. Kalau ada SPPB, jelaskan tujuan pengeluarannya. Kalau menggunakan TPS, sebutkan TPS-nya. Sesederhana itu,” ujarnya.
IPIW menyatakan akan terus memantau pergerakan MV SJC, proses pemasukan MOP sekitar 28.000 MT, serta setiap tahapan pembongkaran, penimbunan dan pengeluaran barang di Dumai.
Telaahnews memberikan ruang yang proporsional kepada KPPBC TMP B Dumai, importir, pemilik barang, pengelola gudang dan pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi, koreksi maupun dokumen pendukung atas informasi yang menjadi dasar investigasi ini.
Telaahnews akan terus mengawal perkembangan MV SJC hingga tiba di Dumai dan menguji setiap informasi berdasarkan dokumen serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ***
(Redaksi)
