JAKARTA, Telaahnews.id – Ketua Pimpinan Cabang Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kota Dumai, Andi Bone, menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya kembali Juswandi Kristanto sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APBMI untuk masa bakti 2026–2031.
Terpilihnya kembali Juswandi Kristanto menandai periode kedua kepemimpinannya di organisasi yang menaungi perusahaan bongkar muat tersebut. Ia kembali dipercaya memimpin APBMI setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX APBMI yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Munas IX APBMI mengangkat tema “Meningkatkan Kemitraan APBMI dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Mewujudkan Ekosistem Kepelabuhanan yang Efisien dan Berdaya Guna.” Tema tersebut menegaskan pentingnya penguatan kemitraan antara perusahaan bongkar muat dan badan usaha pelabuhan dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional serta peningkatan efisiensi layanan kepelabuhanan di Indonesia.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol. (Purn.) Suntana, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Achmad Muchtasyar, Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Capt. Subandi, Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan (ABUPI) Liana Trisnawati, serta Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan.
Hadir pula Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan, Presiden Indonesian Maritime Pilots’ Association (INAMPA) Pasoroan Herman Harianja, Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Anita Pujiasrutu, serta Ketua Umum Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) Mustofa Kamal Hamka.
Dalam sambutannya, Juswandi Kristanto menekankan pentingnya memberikan ruang kerja bagi seluruh perusahaan bongkar muat agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan kepelabuhanan. Menurutnya, kemitraan yang harmonis antara APBMI dan Pelindo menjadi salah satu faktor penting dalam membangun ekosistem pelabuhan yang produktif dan berkelanjutan.
“Harmonisasi dengan Pelindo sudah berjalan sangat baik. Ibaratnya, Pelindo yang punya sawah dan kita (PBM) sebagai petani penggarapnya,” ujar Juswandi.
Pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya hubungan kemitraan antara badan usaha pelabuhan sebagai pengelola fasilitas dan perusahaan bongkar muat sebagai pelaksana kegiatan bongkar muat barang. Hubungan tersebut diharapkan dapat terus diperkuat melalui koordinasi, pembagian peran yang jelas, serta kesempatan usaha yang proporsional bagi perusahaan bongkar muat.
Dukungan terhadap kepemimpinan Juswandi juga disampaikan Penasihat APBMI, Putut Sutopo. Ia menyatakan dukungannya agar kepemimpinan Juswandi dapat membawa APBMI menjadi organisasi yang semakin kuat, berkembang, dan mampu memperjuangkan kepentingan para anggotanya.
Senada dengan itu, Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan, menilai terpilihnya Juswandi secara aklamasi mencerminkan besarnya kepercayaan anggota terhadap kepemimpinannya selama periode sebelumnya.
“Kalau terpilih secara aklamasi berarti sebagian besar anggota menghendaki Juswandi memimpin kembali APBMI. Dan ini juga bisa menandakan bahwa anggota menilai bahwa yang bersangkutan berhasil memimpin organisasi tersebut selama periode sebelumnya,” ujar Gemilang.
Terpilihnya kembali Juswandi Kristanto diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi internal APBMI, memperluas kemitraan strategis dengan badan usaha pelabuhan, serta mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkeadilan bagi perusahaan bongkar muat di berbagai daerah, termasuk Kota Dumai.
Bagi APBMI Kota Dumai, penguatan kemitraan antara perusahaan bongkar muat dan badan usaha pelabuhan menjadi isu penting dalam mendukung kelancaran aktivitas logistik, meningkatkan daya saing usaha, serta menjaga keberlangsungan pelaku usaha di sektor kepelabuhanan.
Dengan kepemimpinan untuk periode 2026–2031, APBMI diharapkan semakin solid dalam menjalankan peran organisasi, membangun komunikasi yang konstruktif dengan para pemangku kepentingan, dan memperjuangkan ekosistem kepelabuhanan nasional yang efisien, inklusif, serta berdaya guna bagi seluruh pihak. (Red)
