JAKARTA, Telaahnews.id – Koordinator Aliansi Pemuda Riau Jakarta, Dhery Perdana Nugraha, menyoroti pemberitaan berjudul “Enam Bulan di Perairan Dumai, Siapa Mengawasi?” yang menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan di wilayah perairan Kota Dumai.
Menurut Dhery, pemberitaan tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat, mengingat perairan Dumai merupakan salah satu jalur strategis nasional yang memiliki aktivitas pelayaran, perdagangan, dan distribusi logistik yang sangat padat.
“Negara tidak boleh kalah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Apabila hasil evaluasi dan pemeriksaan nantinya menemukan adanya kelalaian, pembiaran, atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur maupun instansi yang bertanggung jawab, maka Pemerintah Pusat harus bertindak tegas tanpa pandang bulu.”
Aliansi Pemuda Riau Jakarta mendesak Pemerintah Pusat melalui kementerian dan lembaga yang berwenang untuk segera melakukan investigasi, evaluasi menyeluruh, serta audit terhadap sistem pengawasan di perairan Dumai.
Lebih lanjut, Dhery menegaskan bahwa apabila terbukti terdapat instansi atau oknum aparatur yang dengan sengaja membiarkan persoalan tersebut terjadi, lalai menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, atau mengabaikan kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Pusat harus memberikan tindakan tegas berupa sanksi administratif, pencopotan dari jabatan apabila memenuhi ketentuan, dan apabila ditemukan unsur tindak pidana, menyerahkan prosesnya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Tidak boleh ada impunitas bagi siapa pun yang terbukti lalai atau membiarkan terjadinya pelanggaran. Setiap aparatur negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan wilayah. Jika ada yang terbukti mengabaikan kewajibannya, maka harus diberikan sanksi yang setimpal sesuai hukum yang berlaku.”
Aliansi Pemuda Riau Jakarta juga meminta agar hasil evaluasi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini dan berharap Pemerintah Pusat menunjukkan komitmen nyata dalam memperbaiki tata kelola pengawasan di wilayah perairan Dumai. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Siapa pun yang terbukti melanggar atau membiarkan terjadinya pelanggaran harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tutup Dhery Perdana Nugraha. (MBP)
