Telaahnews – Penemuan uang tunai dalam jumlah yang belum diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah pribadi Plt Gubernur Riau, SF Haryanto, merupakan salah satu perkembangan paling menarik dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Riau. Menarik bukan semata karena lokasi penemuannya berada di rumah seorang pejabat tinggi daerah, melainkan karena penyitaan tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan perkara yang masih menggunakan satu surat perintah penyidikan (sprindik) dengan tersangka Marjani.
Pernyataan Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein memperlihatkan bahwa penggeledahan di rumah SF Haryanto bukanlah tindakan yang berdiri sendiri. Penggeledahan itu merupakan bagian dari rangkaian pembuktian terhadap perkara yang sedang dikembangkan penyidik. Artinya, terdapat dasar hukum dan kebutuhan pembuktian yang membuat penyidik menilai lokasi tersebut relevan untuk digeledah.
Namun, di balik langkah hukum tersebut muncul pertanyaan yang jauh lebih penting bagi publik.
Bagaimana penyidik dapat sampai pada penyitaan uang tersebut?
Dalam praktik hukum acara pidana, penyitaan tidak dilakukan secara acak. Penyidik harus memiliki dugaan yang didukung alat bukti awal bahwa barang yang disita berkaitan dengan tindak pidana. Oleh karena itu, apabila ditemukan uang tunai dalam mata uang rupiah maupun valuta asing di rumah seorang pejabat, publik tentu menunggu penjelasan mengenai relevansi uang tersebut dengan konstruksi perkara. Pertanyaan berikutnya bahkan lebih substansial.
Dari mana sumber uang yang disita itu berasal?
Apakah uang tersebut merupakan hasil yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif? Apakah berasal dari pendapatan pribadi, investasi, pinjaman, atau justru berkaitan dengan dugaan aliran dana yang sedang diusut KPK? Semua itu tentu masih menjadi ranah pembuktian penyidik dan belum dapat disimpulkan.
Di sisi lain, fakta persidangan sebelumnya juga memberikan konteks yang tidak bisa diabaikan. Nama SF Haryanto telah beberapa kali disebut dalam persidangan, termasuk terkait keterangan saksi mengenai permintaan pencarian dana Rp300 juta untuk rehabilitasi rumah dinas Kapolda Riau. Keterangan tersebut tentu masih harus diuji melalui proses peradilan dan tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana.
Karena itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Namun demikian, asas tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup ruang akuntabilitas publik. Justru ketika penyidik menemukan barang bukti yang signifikan di kediaman seorang pejabat publik, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh penjelasan yang proporsional mengenai perkembangan penyidikan.
KPK sendiri telah menyatakan bahwa pengembangan perkara masih berlangsung dan belum dapat mengungkap seluruh strategi penyidikan. Sikap tersebut dapat dipahami demi menjaga efektivitas proses hukum. Akan tetapi, pada saat yang tepat, transparansi mengenai asal-usul uang, hubungan uang tersebut dengan perkara, serta pihak-pihak yang diduga terlibat menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Kasus ini juga menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak berhenti pada operasi tangkap tangan. Justru fase yang paling menentukan adalah pengembangan perkara untuk menelusuri aliran dana, siapa penerima manfaat, siapa pemberi, dan bagaimana uang negara atau uang hasil korupsi diduga berpindah tangan.
Publik kini menanti jawaban atas dua pertanyaan mendasar: mengapa uang itu berada di rumah Plt Gubernur Riau, dan dari mana asal uang tersebut?
Apabila penyidik mampu membuktikan keterkaitan uang tersebut dengan tindak pidana korupsi, maka perkara ini berpotensi membuka tabir yang lebih luas mengenai dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Sebaliknya, apabila uang tersebut ternyata memiliki dasar kepemilikan yang sah dan tidak berkaitan dengan perkara, hal itu juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan.
Pada akhirnya, transparansi, profesionalisme, dan independensi penyidikan menjadi kunci. Masyarakat tidak hanya menunggu siapa yang akan menjadi tersangka berikutnya, tetapi juga mengharapkan KPK mampu menjelaskan secara utuh bagaimana konstruksi perkara ini berkembang, sehingga penegakan hukum tidak hanya menghadirkan sensasi penyitaan, melainkan juga kepastian hukum dan rasa keadilan.
